7 Pahlawan Nasional Baru Indonesia

Pemerintah menetapkan 7 pahlawan nasional baru. Mereka datang dari berbagai latar belakang dengan aneka jasa dan sumbangsih bagi bumi pertiwi. Mulai dari tokoh kunci pergerakan nasional, ulama, pionir pendidikan, sampai sultan.

Berikut kiprah para pahlawan ini yang dihimpun detikcom dari berbagai sumber, Selasa (8/11/2011):


1. Sjafruddin Prawiranegara (28 Februari 1911-15 Februari 1989)

Peran Sjafruddin Prawiranegara sangat besar pada saat Indonesia dilanda agresi militer Belanda II. Saat itu Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Soekarno-Hatta ditawan Belanda. Sjafruddin-lah yang ditugasi membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 22 Desember 1948 di Sumatera. Selama 6 bulan, Sjafruddin menjalankan pemerintahan RI dari dalam belantara hutan. Mereka terus mempropagandakan pemerintahan Indonesia masih ada. Aksi Sjafruddin berhasil, dunia internasional akhirnya memaksa Belanda menghentikan agresi militer mereka. Tanpa PDRI, belum tentu Belanda mau maju ke meja perundingan. Sjafruddin menyelamatkan republik, tapi selama puluhan tahun jasanya seolah terlupakan.

2. Idham Chalid (27 Agustus 1921-11 Juli 2010)

Idham Chalid merupakan salah satu tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Idham menjabat Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama dari tahun 1956 hingga 1984. Dia pernah menjabat menteri saat Orde Lama dan Orde Baru. Pada saat Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Idham menjabat sebagai wakil Perdana Menteri. Saat Orde Baru, Idham pernah menjadi Ketua DPR (1968-1977), serta Ketua MPR (1971-1977). Idham sering dijuluki guru politik orang NU.

3. Buya Hamka (17 Februari 1908-24 Juli 1981)

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau disingkat Hamka. Sedangkan buya, adalah panggilan kehormatan dalam bahasa Minangkabau yang berarti ayah. Buya Hamka dikenal sebagai penulis besar Indonesia lewat karya-karyanya seperti Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tapi Hamka bukan hanya seorang penulis, dia juga politisi dan pejuang. Kiprahnya di dunia politik dimulai tahun 1925 saat menjadi anggota Sarikat Islam kemudian bergabung dengan Masyumi. Presiden Soekarno akhirnya membubarkan Masyumi dan memenjarakan Hamka.

4. Ki Sarmidi Mangunsarkoro (23 Mei 1904-8 Juni 1957)

Ki Sarmidi Mangunsarkoro adalah salah satu tokoh pendidikan nasional. Dia mendirikan Perguruan Tamansiswa di Jakarta, atas restu Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, dia juga ditugasi memodernisasi Taman Siswa dan menyusun kurikulum Taman Siswa. Mangunsarkoro juga berpolitik menentang kolonialisme. Pada Kongres Sumpah pemuda tahun 1928, dia ikut berpidato menekankan pentingnya pendidikan nasional. Dia menentang politik kompromi dengan Belanda saat perjanjian Renville dan Linggarjati. Dia juga beberapa kali menjabat sebagai menteri pendidikan era Soekarno. Jasanya yang lain adalah turut membidani berdirinya Universitas Gajah Mada.

5. I Gusti Ketut Pudja (19 Mei 1908-4 Mei 1977)

I Gusti Ketut Pudja merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dia mewakili Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara). Pudja ikut hadir di Rumah Laksamana Maeda 16 Agustus 1945 saat persiapan kemerdekaan RI. Kemudian dia diangkat Soekarno menjadi Gubernur Sunda Kecil. Saat itu walau Jepang sudah menyerah, tetap saja mereka masih berkuasa di sejumlah daerah di Bali. Pudja sempat ditangkap tentara Jepang saat para pemuda gagal melucuti senjata Jepang akhir tahun 1945. Pudja juga ditugasi Soekarno menjadi pejabat di Departemen Dalam Negeri.

6. Sri Susuhunan Pakubuwono X (29 November 1866-1 Februari 1939)

Sri Susuhunan Pakubuwono X bernama asli Raden Mas Malikul Kusno. Malikul Kusno naik takhta sebagai Pakubuwono X pada tanggal 30 Maret 1893 menggantikan ayahnya. Kepemimpinannya merupakan penanda babak baru bagi Kasunanan Surakarta dari kerajaan tradisional menuju era modern. Pakubuwono X cukup memiliki arti penting bagi pergerakan nasional. Dia mendukung organisasi Sarekat Islam cabang Solo.

7. Ignatius Joseph Kasimo (1900-1 Agustus 1986)

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono adalah pendiri Partai Politik Katolik Indonesia (PPKI). Dia juga merupakan salah satu pelopor kemerdekaan Indonesia. Kasimo anggota Volksraad antara tahun 1931-1942. Ia ikut menandatangani petisi Soetardjo yang menginginkan kemerdekaan Hindia-Belanda. Pada masa kemerdekaan awal, PPKI yang dilarang oleh Jepang dihidupkan kembali atas gagasan Kasimo dan berubah nama menjadi Partai Katolik Republik Indonesia. Antara tahun 1947-1949 ia duduk sebagai Menteri Muda Kemakmuran dalam Kabinet Amir Sjarifuddin, Menteri Persediaan Makanan Rakyat dalam Kabinet Hatta I dan Hatta II. Dalam kabinet peralihan atau Kabinet Soesanto Tirtoprodjo ia juga menjabat sebagai menteri. Kasimo pun juga pernah ikut menjadi anggota Delegasi Perundingan Republik Indonesia. Di masa orde baru, Kasimo sempat menjadi Ketua DPA.

SUMBER




tinggalkan komentar